Mengingat keterbatasan fungsi dan wewenang DPD yang tidak jauh berbeda dengan DPR, pertama saya akan menggagas perbaikan UU DPD RI agar dapat lebih berperan langsung dalam pembangunan masyarakat sehingga aspirasi yang didapat tidak terbuang percuma. Setidaknya dalam UU tersebut, terdapat peran anggota DPD untuk dapat mengusulkan rancangan pembangunan dan program kerja daerah kepada pemerintah pusat dan daerah yang diwakili. Dengan demikian, anggota DPD sebagai penyambung lidah rakyat dapat benar-benar diwujudkan.
Selanjutnya jika UU tersebut sudah dibentuk, maka sebagai wakil rakyat yang sebenar-benarnya dari Sumatera Barat, saya akan langsung mengunjungi setiap daerah (kalau bisa sampai di akhir periode masa kerja, seluruh nagari di sumatera barat bisa dikunjungi, setidak-tidaknya semua kecamatan), dengan begitu seluruh permasalahan, potensi dan aspirasi serta solusi untuk pembangunan masyarakat bisa didapat. Seluruh poin-poin masalah tersebut selanjutkan dijadikan bahan program kerja pembangunan masyarkat bersama-sama pemerintah di tingkat terendah (bupati walikota).
Di tingkat makro, potensi Sumatera Barat yang miskin sumber daya alam, tidak akan membuat saya pesimis. Karena diluar sumber daya alam tersebut, terdapat potensi lainnya yang sangat menonjol dari ranah Minang yaitu Pendidikan dan Pariwisata.
Di dunia pendidikan, pembangunan sarana-sarana pendidikan mutlak diperlukan dengan sekolah dan universitas yang berkualitas. Salah satu contoh universitas terbaik di Sumatera Barat adalah Universitas Andalas. Saya mencita-citakan beberapa universitas di daerah ini menjadi terbaik di Indonesia dan berkiprah di tingkat dunia. Salah satu cara yang akan saya lakukan adalah menjalin kerjasama dengan universitas terbaik luar negeri dengan sistem 'umpan balik".
Salah satu contohnya adalah mengundang guru besar luar negeri untuk melakukan penelitian di Sumatera Barat dengan seluruh dan segala macam biaya ditanggung. Sebagai kompensasinya, mereka selama masa penelitian harus mengajar di universitas-universitas di Sumatera Barat. Dengan demikiankan terjadi transfer ilmu yang lebih cepat.
Karena keelokkan budaya dan alamnya, pariwisata harus menjadi prioritas di Sumatera Barat. Untuk itu perlu kerjasama erat antar instansi pemerintah. Saya akan mengusulkan prioritas pembangunan pariwisata daerah di sumbar dengan pontensi setiap daerah. Seperti Tanah Datar dengan "tourism of Culture", Sawalunto dengan "tourism of History", Mentawai dengan " tourism of Island", Solok dengan "tourism of Nature", Bukittingi dengan "tourism of Shopping" dan sebagainya. Untuk itu diperlukan paket-paket pariwisata yang terintegrasi antar daerah yang akan ditawarkan kepada turis, terutama turis asing. Selain itu, penggalakan acara adat kembali dihidupkan dengan jadwal yang teratur sehingga lebih mudah diakses dan ditawarkan kepada wisatawan.
