Tidak ditemukanya tindak pidana keterlibatan sri mulyani indrawati dalam proses boilout Bank Century oleh BPK sedikit banyak telah memberikan angin segar bagi para pendukung Sri Mulyani. Setelah menjalani masa kerja yang cukup panjang, BPK akhirnya menyampaikan hasil audit forensik Bank Century kepada DPR, jumat 23 Desember 2011. Dalam laporanya, BPK tidak menemukan unsur-unsur pidana yang melibatkan Sri Mulyani dan Boediono dalam pemberian bailout terhadap bank century (
lihat The Jakarta Post). Hasil ini seperti anti klimaks bagi sejumlah anggota DPR terutama pengusung hak angket seperti Misbhakun, Bambang Soesatyo, Akbar Faisal dan pengusung opsi C lainya. Awalnya pengusung hak angket optimis BPK Akan menemukan unsur-unsur lain diluar kebijakan bail out (baca: pidana) terhadap pengambil kebijakan bank century. Namun, pendapat itu dimentahkan oleh temuan BPK.
Yang menarik dalam temuan BPK adalah adanya keterlibatan oknum anggota DPR lainya yang diduga menerima aliran dana century berinisial
ZEM. Sebaliknya, wakil rakyat tersebut sekarang justru menuding BPK masuk angin karena intervensi penguasa. Pertanyaannya, mengapa sekarang DPR meragukan independesi BPK? Seolah-olah DPR memaksakan BPK "harus" menyentuh Sri Mulyani dan Boediono. Kenapa DPR begitu berkepentingan? Mungkinkah banyak faktor yang dapat melatar belakanginya? Salah satu yang tak mungkin disembunyikan adalah pemilu 2014, dimana kasus ini bisa dijadikan pendongkrak perolehan suara. Selain itu, yang tak kalah menentukan adalah pemilihan presiden 2014.
Partai Golkar, yang secara tidak lansung telah memilih Aburizal Bakrie sebagai calon Pengganti SBY di 2014 terlihat sangat ”ngotot” dalam kasus century ini. Tentu semua orang ingat bagaimana “perseteruan” Sri Mulyani dan Aburizal Bakrie. Apakah ini ada kaitanya dengan dengan kengototan Golkar di Century?
Apakah PDI Perjuangan sebagai partai oposisi berkepentingan mengingat Sri Mulyani sebelumnya bisa dikatakan simbol partai penguasa? Tentu sebagai partai oposisi “'menjelekkan” partai penguasa adalah salah satu cara terbaik merebut suara. Ataukah memang ada anggotanya yang terlibat dalam tindak pidana century seperti temuan BPK?
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai yang bebasis religius “tidak menginginkan” seorang perempuan menjadi penguasa. Ataukah masih ada anggota DPR fraksi PKS yang juga terlibat century seperti halnya Misbakhun?
Apakah partai partai kecil pengusung hak angket dan opsi C tidak terlibat deal-deal tertentu?
Sri Mulyani dikenal sebagai individu berintegritas dan berani menentang korupsi. Dengan popularitas dan penghargaan yang didapatnya di tingkat dunia, sangat jelas ia bisa menjadi penantang calon presiden 2014 yang sepertinya masih didominasi para ketua partai. Mungkinkah ia sengaja disingkirkan politisi sebagai bentuk ketakukan dalam menghadapi persaingan?
Tetapi diluar itu semua, apakah kita bisa mengatakan, hasil audit forensik BPK ini akan sedikit melapangkan jalan Sri Mulyani menuju 2014 untuk menantang para tokoh tua yang masih “ngotot’ mencalonkan diri? Masih ada ada jalan terjal lain yang dihadapi Sri Mulyani untuk itu, partai pengusung yang wajib diperlukan karena calon independen masih belum memiliki kesempatan. Apalagi langkah itu semangkin berat dengan tidak lolosnya partai serikat rakyat independen (SRI) untuk mengikuti Pemilu 2014.
Semua kalimat yang bermuatan tanda tanya diatas dalam artikel ini tentu hanya bisa dijawab dengan wallahualam.
I will be back. Saya tidak kalah, tetapi saya menang, saya berhasil. Kemenangan dan keberhasilan tidak didikte oleh siapa pun termasuk mereka yang tidak menginginkan saya di sini. Saya merasa berhasil karena saya tidak mengingkari nurani saya, dan saya masih menjaga martabat, serta menjaga harga diri saya. Maka saat ini saya menang.
Begitulah kutipan Sri Mulyani Kuliah Umum bersama Sri Mulyani "Kebijakan Publik dan Etika Publik", di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta
